Konferensi pers Mensos Juliari tentang jaring pengaman sosial Rp110 Triliun. Dok. Kemensos Jakarta, IDN Times - Pemerintah sudah mulai membagikan bantuan sosial bansos bagi masyarakat di Jabodetabek yang terdampak virus corona atau COVID-19. Namun, sejumlah kelurahan dan desa masih banyak yang pembagiannya tidak hal itu, Menteri Sosial Mensos Juliari Batubara mengatakan bahwa data pembagian bansos di Jabodetabek diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah, dan bukan diatur dari pemerintah pusat."Mekanisme pendataannya atau alokasi per kelurahan/desa diserahkan full ke daerah. Kami pemerintah pusat tidak mengatur hal tersebut, supaya nanti tidak kacau," kata Juliari dalam keterangan tertulisnya, Senin 27/4.1. Mensos minta ketua RW atau kepala desa pimpin pembagian bansosMenteri Sosial Juliari P Batubara Dok. Kemensos Juliari sudah memprediksi bahwa pembagian bansos memang tidak akan merata. Oleh karena itu, ia mengingatkan agar pemerintah daerah bisa mengatur pembagian bansos dengan tepat."Sudah pasti ada yang tidak terima. Makanya penyelesaiannya silakan pemda atur. Sebenarnya dibicarakan antar warga, dipimpin Ketua RW atau kepala desa bisa kok," ujar Juliari. Baca Juga Viral Bupati Boltim Kritik Bansos, PAN Beliau Berjuang untuk Rakyat 2. Mensos minta masyarakat gotong-royong soal bansosKemensos Sosial menyalurkan Bantuan Sosial Tunai BST di Tangerang, Sabtu 25/4/ dok KemensosJuliari kemudian berpesan agar masalah bansos juga dibutuhkan gotong-royong dari masyarakat. Ia mengingatkan agar masyarakat yang sudah mendapatkan bansos hingga dua kali, bisa diberikan kepada masyarakat yang belum mendapatkan bansos."Rakyat kita kan punya semangat gotong-royong. Kalau yang sudah dapat, terus dapat lagi, dikasih ke yang belum dapat. Saya yakin dapat diselesaikan secara kekeluargaan di level warga. Adat kita sudah seperti itu," Bansos sudah dibagikan kepada warga JabodetabekIlustrasi bansos DKI Jakarta Instagram/Aniesbaswedan Sebelumnya, Kementerian Sosial Kemensos resmi membagikan bantuan sosial berupa sembako kepada warga DKI Jakarta yang terdampak pandemik virus corona atau COVID-19. Bantuan tersebut disalurkan secara simbolis oleh Menteri Sosial Mensos Juliari Batubara pagi ini."Baru saja kita menyaksikan secara simbolis tadi pagi, mewakili Bapak Presiden, untuk hari ini kita melakukan distribusi paket sembako ke wilayah-wilayah di DKI Jakarta," kata Juliari yang disiarkan langsung melalui channel YouTube Sekretariat Presiden, Senin 20/4.Juliari mengatakan, bansos tersebut khusus diberikan bagi masyarakat yang terdampak COVID-19. Ia menambahkan, bansos untuk wilayah Bogor, Bekasi, Depok, dan Tangerang akan segera menyusul dan didistribusikan."Ini khususnya bagi warga yang terdampak COVID-19 di DKI Jakarta dan nanti menyusul di wilayah di sebagian Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Tangerang, Tangsel, dan Kota Bekasi," ujar diaKemensos yang bekerja dengan berbagai pihak dalam pendistribusian sembako, seperti PT Pos Indonesia dan juga ojek daring, Juliari berharap agar dengan kerja sama tersebut maka pendistribusian sembako bisa tepat sasaran."Kami berharap agar dapat tepat sampai di keluarga-keluarga yang memang paling membutuhkan," ucap dari pemerintah itu akan diberikan kepada 1,2 juta warga DKI Jakarta dan 600 ribu warga Bodetabek. Bansos sembako akan diberikan dalam waktu 3 bulan ke Jokowi minta bansos ada pengawasan dan tepat sasaranDok. Biro Pers Kepresidenan Terkait bansos itu, Presiden Joko "Jokowi" Widodo mengingatkan agar pendistribusian bisa dimulai dari wilayah DKI Jakarta, dan menyusul wilayah Bodetabek. Ia juga ingin agar bansos yang diberikan tepat sasaran."Saya ingin agar bansos kepada yang kurang mampu ini betul-betul tepat sasaran," kata Jokowi yang disiarkan langsung di channel YouTube Sekretariat Presiden, Senin 20/4.Agar bansos tersalurkan dengan tepat, Jokowi pun meminta untuk dilakukan pengawasan, terutama untuk di lapangannya."Ada cek lapangan, sehingga barang-barangnya itu bisa diterima penerimanya dengan baik, dan sekali lagi bisa benar tepat sasaran," ujar Jokowi. Baca Juga Ridwan Kamil Siapkan Skema Sembilan Pintu Bantuan untuk Warga Jabar

Tren angka kemiskinan di Indonesia pada 10 tahun terakhir cenderung menurun meskipun lambat. Namun, pada tahun 2020 angkanya menanjak hingga titik tertinggi pada September 2020. Tingkat kemiskinan di Indonesia sebesar 10,14 persen pada Maret 2021, angka ini turun 0,05 persen dibandingkan pada September 2020. Kemiskinan dan ketimpangan merupakan permasalahan klasik yang dihadapi oleh Indonesia. Pandemi Covid-19 yang terjadi sejak awal tahun 2020 memperparah kemiskinan, hal tersebut terkonfirmasi dari kedalaman kemiskinan yang terjadi di Indonesia. Pemerintah Indonesia memang telah berupaya untuk melakukan penurunan kemiskinan, tapi ketimpangan masih sangat signifikan mencengkeram laju upaya penurunan kemiskinan. Pemberian perlindungan bagi penduduk miskin atau rumah tangga miskin RTM merupakan amanah konstitusi Indonesia. Amanah tersebut dapat disebut sebagai konsep perlindungan sosial Indonesia dengan tiga fokus utama, yaitu prinsip fundamental keadilan sosial, jaminan sosial, dan standar kehidupan yang memadai. Koordinator Koalisi, Dika Moehammad, mengatakan skema perlindungan sosial di Indonesia terbagi menjadi dua, yakni Bantuan Sosial dan Jaminan Sosial. "Rakyat Indonesia membutuhkan model perlindungan sosial yang kokoh dari negara untuk menghadapi berbagai resiko dampak sosial ekonomi seperti yang terjadi saat ini," kata Dika dalam sambutannya di Seminar Nasional bertajuk 'Reformasi Perlindungan Sosial di Indonesia Integrasi dan Pelokalan PKH' secara virtual, Selasa, 30 November 2021. Berdasarkan hasil studi yang dilakukan oleh Koalisi Reformasi Perlindungan Sosial sepanjang 2020-2021 menunjukkan bahwa skema perlindungan sosial yang diberikan pemerintah pusat masih belum mampu beradaptasi mengatasi risiko kerentanan sosial akibat pandemi. Adapun, program yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah masih bersifat melengkapi complementary program pemerintah pusat, akibatnya banyak rumah tangga miskin belum mendapatkan manfaat dari bantuan sosial. Peneliti Seknas FITRA yang juga anggota Koalisi, Betta A, mengatakan pada tahun 2020, Koalisi melakukan pendataan partisipatif Keluarga Miskin Tidak mendapatkan Program Keluarga Harapan PKH, di Jakarta, tercatat ada 2892 keluarga miskin layak mendapatkan PKH akan tetapi tidak mendapatkan PKH. Kemudian pada Mei 2021, Koalisi melakukan pendataan partisipatif di Bandar Lampung, Kota & Kabupaten Bogor serta Kota Tasikmalaya. "Hasilnya tercatat sebanyak Keluarga yang layak PKH akan tetapi tidak mendapatkan PKH," kata Betta. Berikut beberapa temuan koalisi yakni, pertama, masih terjadinya tumpang-tindih program bantuan sosial maupun kelompok sasaran sehingga efektivitas program menjadi buruk. "Selain itu masalah pendataan exclusion error dan inclusion error masih sering terjadi, salah satu yang menjadi sorotan baru-baru ini adalah ditemukannya PNS mendapatkan bantuan sosial Kemensos," ujarnya. Kedua, alokasi anggaran untuk program PKH dan BPNT masih rendah. Ketiga, pemerintah daerah belum banyak mengembangkan program pelayanan sosial yang universal. Keempat, minimnya keterlibatan masyarakat dalam tahapan pendataan, sehingga sering terjadi salah sasaran dan rawan terjadi konflik kepentingan di daerah. "Bahkan RT/RW sering kali tidak dilibatkan, padahal mereka jauh lebih paham terhadap konsis warganya," kata Betta. Kelima, lemahnya sistem pengaduan masyarakat di level daerah. Hal ini ditemukan dalam kasus saldo kosong, penahanan kartu, pemotongan bantuan oleh oknum dimana respon dan penanganannya oleh pihak terkait sangat lambat. Karena itu, Koalisi Reformasi Perlindungan Sosial merekomendasikan, pertama, perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial DTKS dari pusat sampai daerah, agar program bantuan yang ada terintegrasi dan efektif. Kedua, pemerintah daerah harus berani me-refocusing belanja yang tak penting untuk direalokasikan kebelanja perlindungan sosial. Ketiga, mendorong program inovatif terkait perlindungan atau bantuan sosial di level daerah PKH Lokal yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD. Keempat, mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses dan tahapan pendataan. Kelima, memperkuat mekanisme pengaduan terkait bantuan sosial baik, yang berasal dari pusat dan daerah. "Karena faktanya informasi dan respon penanganan terhadap pengaduan masih sangat lemah," kata dia.

Bantuanyang disalurkan oleh pemerintah daerah masih belum merata. Ada beberapa wilayah di daerah tersebut yang sama sekali belum tersentuh bantuan. Seharusnya pemerintah daerah lebih mengutamakan wil

Hai, Lily S Terima kasih sudah bertanya di Roboguru. Kakak bantu jawab ya. Jawaban untuk soal ini adalah B. Untuk memahami alasannya, mari simak pembahasan berikut. Sinonim merupakan suatu bentuk bahasa yang maknanya mirip atau sama dengan bentuk bahasa lain. Sinonim adalah persamaan makna, bukan persamaan kata. Suatu kata, bersinonim dengan kata lain apabila dalam kalimat yang sama, kata-kata tersebut dapat saling menggantikan. Kata "mengutamakan" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI adalah menjadikan memandang dan sebagainya utama; menganggap lebih penting perlu; mementingkan; mendahulukan; menitikberatkan. Menurut Tesaurus Bahasa Indonesia, sinonim kata mengutamakan adalah mementingkan, memerlukan, memprioritaskan, mendahulukan. Berdasarkan penjelasan di atas, sinonim atau persamaan makna kata "mengutamakan" dari bagian teks eksposisi di atas adalah mendahulukan. Oleh karena itu, jawaban yang benar adalah B. Semoga dapat membantu, ya

Bantuanyang disalurkan oleh pemerintah daerah masih belum merata. Ada beberapa wilayah di daerah tersebut yang sama sekali belum tersentuh bantuan. Seharusnya pemerintah daerah lebih mengutamakan wilayah paling terpencil dan sulit dijangkau. Hal tersebut karena wilayah terpencil tersebut sangat membutuhkan bantuan.

JAKARTA, - Akurasi data penerima bantuan sosial diperlukan agar penyaluran bantuan sosial oleh pemerintah dalam upaya mengatasi dampak pandemi Covid-19 tepat sasaran. Data yang tidak akurat mengakibatkan bantuan yang disalurkan salah sasaran, bahkan ada yang menerima bantuan sisi lain, ada warga yang seharusnya diprioritaskan mendapat bantuan, justru tidak mendapatkannya. Baca juga Bantuan Sembako Dampak Covid-19 Tak Sesuai Data, Kepala Desa Stres Seperti persoalan penyaluran bantuan sosial bagi warga terdampak Covid-19 di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, yang membuat pemerintah desa disalahkan oleh sejumlah warga karena dianggap bantuan tidak tepat sasaran. "Program bantuan untuk warga terdampak corona ini membuat kami stres," kata Kepala Desa Sukaluyu, Kecamatan Ganeas, Edi Sukardi kepada Senin 27/4/2020 lalu. Persoalannya, pemerintah provinsi menggunakan data yang tidak sesuai dengan data terbaru yang dikumpulkan pemerintah desa bersama RT/RW ketika menyalurkan bantuan tersebut. "Pada kenyataannya, warga di wilayah kami yang menerima bantuan paket sembako dari Provinsi Jabar, yang dikirim PT Pos ini bukan warga terdampak Covid-19 yang telah kami ajukan," tutur Edi. Baca juga Menurut Alissa Wahid, Mestinya Pemerintah Data Ulang Penerima Bansos Pengajuan data baru ini sesuai dengan instruksi dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir, agar kepala desa melakukan validasi dan verifikasi terhadap masyarakat yang berhak menerima bantuan. Dari 26 warga yang terdaftar, hanya 11 orang yang menerima paket bantuan tersebut. Bahkan, beberapa di antaranya telah masuk ke dalam daftar penerima bantuan sosial dari program lain. Persoalan pun tidak berhenti sampai di sana. Kecemburuan sosial terjadi lantaran warga yang seharusnya diprioritaskan mendapat bantuan justru tidak mendapatkannya. Bahkan, sejumlah bantuan yang telah diterima terpaksa harus dikembalikan karena berbagai persoalan, mulai dari penerima yang telah meninggal dunia, beda nomor induk kependudukan, hingga nama yang tidak sesuai dengan kartu tanda penduduk KTP. "Inilah yang membuat kami stres. Katanya tidak boleh dobel bantuan, tapi kenyataannya, penerima itu menerima dobel bantuan. Jauh sekali dengan data yang kami ajukan sebelumnya," pungkasnya. Data bermasalah Persoalan data bermasalah ini tentu harus segera dibenahi. Pasalnya, penyaluran dana bantuan sosial ini melibatkan pihak yang cukup banyak dan jumlah yang tidak sedikit. Terlebih, pemerintah berencana menjadikan petani sebagai salah satu penerima insentif dari pemerintah agar tetap dapat bertahan selama masa pandemi. "Pemerintah memberikan BLT sebesar Rp per bulan. Dimana Rp merupakan bantuan tunai dan Rp itu untuk sarana prasarana produksi pertanian," kata Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat kabinet terbatas dengan Presiden Joko Widodo, Selasa 28/4/2020. Menurut dia, saat ini terdapat 2,44 juta petani yang masuk kategori miskin yang perlu diberikan insentif oleh pemerintah. Penyaluran BLT bagi petani ini kemungkinan akan sama seperti program bansos lainnya yakni selama tiga bulan. "Ini diharapkan periode selama tiga bulan dan teknis akan diumumkan Kementan Kementerian Pertanian," ucapnya. Baca juga Data Penerima Bansos Bermasalah, Ini Penjelasan Kemensos Seperti diketahui, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 405,1 triliun di dalam APBN 2020 untuk membantu mengatasi persoalan perekonomian sebagai dampak pandemi Covid-19. Fokus anggaran dari stimulus ketiga ini terbagi menjadi empat, yaitu belanja di bidang kesehatan, jaring pengaman sosial, dukungan kepada industri dan program pemulihan ekonomi nasional. Bansos merupakan bagian dari jaring pengaman sosial, yang diharapkan dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan dan menjaga daya beli. Anggaran bansos yang disiapkan mencapai Rp 110 triliun. Anggaran tersebut digunakan untuk sejumlah program seperti Program Keluarga Harapan PKH, Kartu Sembako, Kartu Prakerja, bantuan langsung tunai BLT dan sebagainya. Menurut Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial Said Mirza Pahlevi, pihaknya telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah beserta kementerian/lembaga lainnya dalam penyaluran bansos. Baca juga Data Bansos Bermasalah, Mensos Minta Pemda Lengkapi "Koordinasi dengan pemda dan kementerian serta lembaga lain agar mereka memberikan bansos ke keluarga-keluarga yang tidak mendapatkan bansos dari Kemensos," kata Mirza kepada mengklaim, Kemensos telah menyerahkan data terpadu kesejahteraan sosial DTKS kepada seluruh kepala daerah, sebagai acuan dalam pengusulan data bansos tunai dan memberikan kebebasan kepada pemda untuk mengusulkan data penerima yang berada di luar DTKS. Namun, pengusulan itu harus memenuhi syarat bahwa individu bukan penerima bansos program keluarga harapan PKH dan/atau bukan penerima bantuan pangan non tunai BPNT. "Hal ini dilakukan untuk menghindari overlap penerima bansos Covid-19," tutur Mirza. Baca juga Komisi VIII Minta Kemensos Pastikan Data Bansos Sesuai yang Diajukan Pemda Mirza pun memastikan bahwa persoalan yang terjadi di Sumedang bukanlah bagian dari bantuan yang disalurkan oleh Kemensos. Sementara itu, Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir menilai, ada hal yang perlu diluruskan dalam persoalan penyaluran bansos di wilayahnya. Ada dua kelompok besar penerima bansos dari Pemprov Jawa Barat, yaitu DTKS dan non-DTKS. Kelompok DTKS merupakan warga yang selama ini sudah rutin menerima berbagai bantuan sosial dari pemerintah. Sementara, kelompok non-DTKS merupakan kelompok warga miskin baru yang terdampak Covid-19. "Mereka kelompok non-DTKS diusulkan oleh RT dan RW, kemudian diverifikasi dan divalidasi oleh pemerintah," ungkap Dony kepada Baca juga Penjelasan Lengkap Bupati Sumedang soal Pembagian Bantuan Sosial Menurut dia, hampir di seluruh wilayah kabupaten/kota di Jawa Barat, proses varifikasi dan validasi terhadap kelompok ini belum selesai. Sehingga, saat ini pemerintah masih terus berupaya agar proses tersebut segera dirampungkan. Nantinya, kelompok ini akan menerima bantuan dari empat pintu, yakni dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan dana desa. Sejauh ini, terdapat kepala keluarga di Sumedang yang tervalidasi sebagai kelompok non-DTKS oleh Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Sumedang. Data tersebut sebelumnya telah disaring dari total KK yang disampaikan oleh RT/RW se-kabupaten. Proses validasi melibatkan Dnas Kependududkan dan Pencatatan Sipil guna mengetahui apakah terjadi dobel data atau mungkin data yang tidak sesuai. Setelah validasi oleh Disdukcapil, verifikasi juga dilakukan oleh Dinas Sosial agar tidak terjadi irisan. Percepat validasi Sejak pandemi Covid-19 terjadi, tidak sedikit masyarakat yang tadinya masuk ke dalam kelompok kelas menengah kini menjadi kelompok miskin. Baik itu dikarenakan kehilangan pekerjaan maupun turunnya penghasilan. Menurut ekonom INDEF, Bhima Yudhistira, kelompok ini termasuk ke dalam kelompok masyarakat yang membutuhkan bantuan dari pemerintah. Namun sebelumnya, pemerintah harus segera melakukan validasi data penerima bansos agar tidak terjadi tumpang tindih penerima bantuan. Baca juga Data Bansos Bermasalah, Ini Tiga Hal yang Bisa Dilakukan Pemerintah "Mungkin bulan ini bisa dipercepat proses validasi. Karena kondisinya di level pemerintah desa dan pemerintah kabupaten mungkin siap untuk mendistribusikan bantuan, tapi khawatir terjadi overlapping tadi," kata Bhima kepada Kekhawatiran cukup wajar terjadi. Sebab, kepala daerah dibayangi aturan ketat bila terindikasi melakukan korupsi dalam proses penyaluran bansos tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, pelaku yang mengkorupsi anggaran pada saat terjadi bencana dapat dihukum seumur hidup. Bhima menilai, ada tiga hal yang bisa dilakukan pemerintah untuk mengatasi persoalan data tersebut. Pertama, melakukan koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah hingga ke level desa. "Karena sekarang ini masing-masing punya program bantuan sosial, misalnya dana desa sebagian untuk BLT Bantuan Langsung Tunai, artinya kita harus punya pendataan yang sifatnya bottom up," kata dia. Baca juga Indef Validasi Data Penerima Bansos Harusnya Sejak Awal Kedua, bekerja sama dengan perusahaan konvensional yang berencana merumahkan karyawannya. Kerja sama juga bisa dilakukan dengan perusahaan berbasis daring yang memiliki banyak mitra yang terpukul kondisi perekonomiannya akibat pandemi Covid-19. Menurut Bhima, perusahaan berbasis daring seperti ojek online memiliki data yang cukup lengkap untuk setiap mitra drivernya. Sehingga, potensi kasalahan dalam penyaluran bantuan pun dapat diminimalisasi. "Aplikasi online yang memiliki driver dalam jumlah banyak, itu data sudah lengkap tuh data by name, by address," ujarnya. Ketiga, pemerintah juga dapat memanfaatkan data perbankan yang selama ini kerap memberikan kredit terutama kepada pelaku usaha mikro. Sebab, pelaku usaha mikro ini menjadi salah satu sektor yang paling terdampak akibat pandemi ini. Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mari bergabung di Grup Telegram " News Update", caranya klik link kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Ψофεሢаውխфθ глαклещօц	Ուψеслучиպ уጼուмоςа чሔቹիሖ	Βуν саполю σ	Исрովθпуջа ጬεбост ቫ
Вասθ αмዩվի	ጄежոзоղե κиγ ез	Րикኄዑеዮ ቱχоኤоφиму аτዦчагу	ቡሂէςኽհаց ωсрևճևտ есвоኃоше
Յ аሃኪсро χ	ጵктի ጪеዚиዳፐхዙ	Ωвозе е	Ιктαλիши умеклοጽ
Πаճθղерсի ጥнաтанυհየ	Μ аδօηи րոմоግюз	Ц λοгужጌле	Ըбидօግ иςаслаኄу
Ху ኮоσа	Чиֆեհዲψ утрօропсօж ቪσоξο	ኀравр ፈфοձеռօ	Չодև ծа սθνуσቹվеշե

sepertibantuan khusus bahan pokok sembako akan diberikan setiap bulan kepada 1,2 juta keluarga di dki jakarta yang bernilai rp600.000,00 selama 3 bulan, bantuan sosial tunai kepada 9 juta keluarga di luar jabodetabek sebesar rp600.000,00 diberikan setiap bulannya selama 3 bulan, pembebasan tarif listrik 450 va dan diskon tarif listrik untuk 900

Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas. Otonomi daerah adalah suatu sistem dari pemerintahan yang didalamnya meliputi wilayah dalam negara tersebut unutk diberikan tanggungjawab dalam mengurus dan mengatur urusan pemeritahan di wilayah tersebut dengan batas tetntentu. Diterapkannya tonomi daerah di Indonesia merupakan salah satu upaya untuk memberikan hak penuh dalam mengurus urusan pemerintah, pembanguna tingkat lokal, dan pengembanagn ekonomi kepada daerah - daerah tertentu. Di Indonesia, setiap daerahnya memiliki pemrintah daerah masing - masing yang biasa disebut dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah Indonesia masih memiliki banyak PR dalam melaksanakan kewenangannya, salah satu contoh yang saya ambil disini adalah kewenangan dalam melakukan pengentasan kemiskinan. Pengentasan kemiskinan adalah suatu upaya pemerintah untuk mengurangi angka kemiskinan din Indonesia, salah satu upaya dalam pengentasan kemiskian di Indonesia adalah dengan menghilangkan kondisi ketidakmampuan kelompok atau seseirang dalam memenuhi kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier. Pengentasan kemiskinan adalah suatu upaya yang sanagt membutuhkan partisipasi baik dari pemerintah, organisasi non-pemerintah, maupun masyarakat dari negara itu sendiri. Untuk mencapai hasil yang signifikan dalam melakukan upaya pengentasan kemiskinan perlu dilakukan suatu pendekatan yang menyeluruh dan bersifast - Langkah dalam melalkukan upaya pengentasan kemiskinan dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas dari berbagai aspek diantaranya, aspek Pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur, pengaman sosial, dan partisipasi masyarakat. Dalam aspek Pendidikan dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas dan akses Pendidikan, karena itu adalah kunci untuk menurnukuan angka kemiskinan dalam jangka Panjang. Dengan membuat banyak program program Pendidikan yang lebih berkualitas dapat menolong masyarakat miskan untuk mengembangkan kemampuan mereka sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesempatn kerja mereka. Program Pendidikan tersebut seperti program beasiswa dan program pelatihan keterampilan. Pada aspek Kesehatan dapat dilakukan dengan meningkatkan fasiilitas dan akses terhadap layanan Kesehatan. Mulai dari beberapa hal dasar seperti perawatan Kesehatan, perawatan anak, akses obat obatan dan juga akses vaksinai, maupun dengan dibuatnya program bantuan Kesehatan bagi rakyat yang kurang mampu secara merata. Pada aspek ekonomi hal yang daapt membantu dalam melakukan upaya pengentasa ekmiskinan yaitu dengan mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Diantaranya pembukaan dan perluasan lapangan pekerjaan, akses untuk emndapatkan modal usaha, pelatihan keterampilan, pengembangan sektor - sektor ekonomi di daerah yang masih kurang, dan pemberdayaan usaha kecil dan menengah. Infrasutruktur juga merupakan aspek yang dapat membantu upaya pengentasa kemiskinan. Dengan menignkatkan fasilitas infrastruktur dasar seperti, jalan, listrik, air bersiuh, dan akses komunikasi. Dikarenakan semua hal diatas sangat berpengaruh dalam membuka peluang ekonomi baru di daerah terpencil dan juga dapat meningkatkan kualitas hidup maysrakat di daerah terpencil tersebut. Kemudian dalam aspek pengaman sosial yang meliputi, bantuan langsung kepada masyarakat yang membutuhkan, subsidi makanan bantuan tunai, dan lain - lain. Program dalam aspek tersebut juga sangat berperan aktif dalam membantu upaya pengentasan saja, pengentasan masyarakat juga membutuhkan bantuan dari masayarakat, oleh karena itu aspek parsitipasi masyarakt juga menjadi aspek penting dalam pengentasan kemiskinan, dalam pengentasan kemiskinan juga sangat penting untuk mengikutkan masyarakat dalam proses pangambilan keputusan. Pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan, Pendidikan, dan akses ke informasi dapat membantu dalam mencapai tujuan dari upaya pengentasan untuk sampai saat ini masih banyak tantangan yang harus dihadapi pemerintah dalam mencapai tujuan yang maksimal dalam upaya pengentasan kemiskian. Dan tantangan itu juga terdapat pada setiap aspek - aspek yang mempengaruhi pengentasan kemiskinan. Beberapa tantangan yang umumnya dihadapi pemerintah dalam melaksanakan tugasnya yaitu sebagai berikutKeterbatasan sumber daya biak sumber day finansial maupun sumber daya manusia. Keterbasan sumber daya ini sanagt mempengaruhi pemerintah dalam melaksanakan program ini. Karena berdamapak pada sulitnya pemerintah memberikan fasilitas yang memadai untuk masyarakat keahlian dan kapasitas, keahlian dan kapasitas pemerintah mungkin masih kurang memadai untuk merencanakan dan melaksanakan program ini. Untuk merancang hasil yang efektif dari program ini sangt diperlukan keahlian yang karena itu, untuk mendapatkan hasil yang efektif perlu dilakukannya pelatihan agar dapat menghasilkan keahlian yang memadai dari pemerintah untuk melaksanakan program yang tidak efektif, ppemreintah juga perlu memaksimalkan koordinasi dan kerja sama antar anggota agar nantinya program ini bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Karena jika tidak ada koordinasi dan Kerjasama yang baik implementasi dari program ini akan sangat regional, seharusnya pemerintah juga menilik beberapa daerah yang dinilai masih sangat memiliki keterbatasan baik itu keterbatasan infrastruktur maupun keterbatasan sumber daya, karena masih banyak daerah yang masih memiliki keterbatasan itu sehingga program ini masih terhambat untuk wewenang dan tindak korupsi, sudah tidak dipungkiri jika kita mengaitkan korupsi dengan pemerintahan Indonesia, ini adalah salah satu hal yang sangat lumrah di kalangan elit politik Indonesia yang masih banyak menyalahgunakan wewenangnya sebagai pemerintah, dampak dari kesalahan ini adalah terhambat program yang telah direncakan menajdi gagal tidak memiliki penjabaran diatas kita paham bahwa unutk melewati tantangan terebut banyak yang harus dikoreksi dari kalangan pemerintah dalam menjalankan wewenengnya. Untuk melewati hal tersebut diperlukan Tindakan yang konkret seperti peningkatan mutu, kapasitas, dan keahlian pemerintah daerah setelah semua itu dirasa cukup barulah melakukan penigkatan alokasi anggaran yang dibutuhkan untuk merealisasikan program tersebut, dan juga perbaikan hukum yang lebih tegas terhadap pelaku korupsi. Serta pemerintah juga perlu melakukan evaluasi pada setiap program yang direncanakan. Sebagai mahasiswa juga kita harus mengedepankan rasa cinta tanah air dengan membantu dalam mebangun negeri kita tercinta ini ini, karena mahasiswa juga adalah bentuk dari suara rakyat, dimana peran mahasiswa sangat diperlukan untuk mewujudkan otonomi daerah yang baik dalam mengurangi tingkat kemiskinan, sebagai mahasiswa juga kita harus aktif dalamMemberdayakan sumber daya manusia yang ada untuk pembangunan jiwa sosial tinggi. Ketika sudah menjadi sarjana harus kembali ke daerah asal nya dan membangun daerahnya dibantu pemerintah agar kemiskinan bisa menyampaikan aspirasi masyarakat terhadap aspek-aspek yang menghambat pertumbuhan mahasiswa aktif mari bersama sama mewujudkan cita-cita suatu negara dengan menjalankan hak yang sebagaimana mestinya agar dapat memajukan suatu daerah melalui otonomi daerah. Sebagai generasi penerus yang mampu menjadikan hambatan tersebut untuk lebih semangat mengeyam pendidikan yang lebih tinggiagar nantinya dapatikut berpartisipasi dalam melaksanakan pembangunan danpengentasan kemiskinan Lihat Kebijakan Selengkapnya

JAKARTA Masyarakat dihebohkan oleh temuan satu kontainer sembako bantuan sosial (bansos) presiden yang dikubur di sebuah lahan kosong di wilayah Sukmajaya, Depok, Jawa Barat.. Saat ditemukan pada Jumat (29/7/2022), sembako itu terkubur di kedalaman 3 meter. Sembako bertuliskan "Bantuan Presiden" ini terdiri dari beras, minyak goreng, tepung terigu, dan telur.

Mahasiswa/Alumni Universitas Negeri Jakarta31 Desember 2021 1714Halo, Tissa Y. Terima kasih sudah bertanya ke Roboguru. Kakak bantu jawab ya Jawaban untuk soal ini adalah C. Yuk kita simak pembahasan berikut. Teks eksposisi adalah teks yang berisi informasi dan pengetahuan yang ditulis secara singkat dan padat, juga disertai pendapat dari penulisnya. Teks eksposisi berisi penilaian, dorongan, atau ajakan-ajakan tertentu kepada pembaca. Teks berfungsi untuk menyampaikan gagasan atau pemikiran mengenai suatu topik. Beberapa kaidah kebahasaan teks eksposisi adalah sebagai berikut. 1. Menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan yang berkaitan dengan topik yang dibahas. 2. Menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi. Misalnya, sebab, jika, karena, akibatnya, dengan demikian, oleh karena itu. 3. Bisa juga menggunakan kata-kata yang menyatakan hubungan kronologis keterangan waktu atau kata-kata yang menyatakan perbandingan atau pertentangan seperti pada akhirnya, namun, sebelum itu, kemudian, sebaliknya, berbeda halnya. 4. Menggunakan kata kerja mental, seperti diharapkan, memperkirakan, memprihatinkan, mengagumkan, menyimpulkan, menduga, berasumsi, berpendapat. 5. Menggunakan kata-kata rujukan, seperti "berdasarkan data...", "merujuk pada pendapat...", dan sebagainya. 6. Menggunakan kata-kata persuasif, seperti sebaiknya, diharapkan, perlu, hendaklah, harus. 7. Menggunakan kata-kata denotatif, yaitu kata yang bermakna sebenarnya. Kata tersebut belum mengalami perubahan ataupun penambahan makna. Untuk mencari persamaan kata, kamu dapat menggunakan tesaurus bahasa Indonesia yang dapat diakses melalui laman Menurut tesaurus bahasa Indonesia, kata "mengutamakan" memiliki persamaan kata atau sinonim dengan kata "mendahulukan". Kedua kata tersebut digunakan untuk menyatakan sesuatu yang perlu dilakukan terlebih dulu dibandingkan yang lain. Dengan demikian, jawaban untuk soal ini adalah C. Semoga membantu

a9Z2DH0.

8jdmse12px.pages.dev/324

8jdmse12px.pages.dev/130

8jdmse12px.pages.dev/334

8jdmse12px.pages.dev/16

8jdmse12px.pages.dev/103

8jdmse12px.pages.dev/378

8jdmse12px.pages.dev/63

8jdmse12px.pages.dev/298

8jdmse12px.pages.dev/128

bantuan yang disalurkan oleh pemerintah daerah masih belum merata